Aspirasi Berita Sudirsah Sujanto

Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Ekonomi NTB, Ciptakan Lapangan Kerja dan Tekan Kemiskinan

Oleh: Redaksi • Dipublikasikan: Senin, 27 Juli 2026

SUDIRSAH SUJANTO.
MATARAM – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Lombok Barat-Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan angka kemiskinan.

Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu menilai MBG telah berkembang menjadi salah satu program strategis pemerintah dengan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, perekonomian masyarakat, hingga berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan," ujar Sudirsah di Mataram.

MBG Gerakkan Ekonomi Daerah

Sudirsah menjelaskan, berdasarkan pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD NTB, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan telah menjadi penggerak ekonomi baru di berbagai daerah.

Seluruh rantai pelaksanaan program melibatkan masyarakat lokal, mulai dari tenaga memasak, pengemasan, distribusi makanan, hingga pemasok bahan pangan yang berasal dari petani, peternak, dan pelaku usaha setempat.

Menurutnya, jika dalam satu kabupaten terdapat sekitar 25 dapur MBG dengan masing-masing mempekerjakan 40 hingga 50 orang, maka lebih dari seribu tenaga kerja dapat terserap.

"Sebagian besar dari mereka sebelumnya belum memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Kini mereka memperoleh penghasilan sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta setiap bulan. Ini menjadi bukti bahwa MBG mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran," jelasnya.

Petani, Peternak, dan UMKM Ikut Menikmati Manfaat

Selain membuka lapangan kerja, Sudirsah menilai Program MBG memberikan kepastian pasar bagi produk-produk lokal.

Permintaan bahan pangan yang terus meningkat membuat hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah terserap.

"Program ini benar-benar menggerakkan ekonomi lokal. Petani, peternak, hingga pelaku UMKM ikut menikmati manfaat karena hasil produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG," katanya.

Tingkatkan Gizi Anak dan Kurangi Beban Orang Tua

Sudirsah menegaskan bahwa tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis tetap berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak serta ibu hamil guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan berdampak terhadap peningkatan konsentrasi belajar siswa di sekolah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah juga membantu meringankan beban pengeluaran keluarga sehingga anggaran rumah tangga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain.

DPRD NTB Dorong Sinergi Pelaksanaan MBG

Sebagai program yang masih dalam tahap pengembangan, Sudirsah mengakui pelaksanaan MBG masih memerlukan berbagai penyempurnaan.

Karena itu, DPRD NTB mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar kualitas layanan semakin optimal.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut memberikan masukan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih besar," ujarnya.

Kemiskinan NTB Terus Menurun

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa tren kemiskinan di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.

Menurut Iqbal, penurunan tersebut terutama terjadi di wilayah pedesaan sebagai hasil berbagai program pembangunan berbasis desa.

"Ini menunjukkan adanya pergerakan yang positif. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di wilayah perkotaan justru meningkat. Artinya, program-program pembangunan desa mulai memberikan dampak nyata," katanya.

Ia menambahkan, capaian tersebut turut didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah, seperti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian, optimalisasi lahan pertanian seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi yang berhasil meningkatkan pendapatan petani dan mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB. 

Bagikan Informasi Ini: